 |
| Trainning of Trainers (TOT) Mitigasi Akademisi tahap IV Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) digelar di Aula Rektorat Unsrat Manado. Ist |
Rektor Unsrat Prof. Dr. Ir. Oktovian Berty Alexander Sompie M.Eng diwakili Dekan Fakultas Pertanian Ir. Dedie Tooy M.Si, Phd membuka kegiatan ini.
Rektor Sompie dalam sambutannya yang dibacakan Dekan Tooy menyebutkan, TOT Akademisi Untuk Peningkatan Kapasitas Akademisi Mewujudkan Pembangunan Rendah Emisi Dan Tangguh Terhadap Dampak Perubahan Iklim Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Penggunaan Lahan Lainnya (AFOLU) Tahap IV ini adalah kegiatan strategis yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mematuhi Transparency Perjanjian Paris (Paris Agreement).
“Kita tahu bersama bahwa Indonesia termasuk 194 negara yang telah menandatangani Persetujuan Paris 22 April 2016. Perjanjian Paris merupakan kesepakatan global yang monumental untuk menghadapi perubahan iklim. Komitmen negara-negara dinyatakan melalui Nationally Determined Contribution (NDC) untuk periode 2020-2030, ditambah aksi pra-2020,” sebutnya.
Indonesia, menurutnya, menyadari bahwa kehutanan dan pemanfaatan lahan adalah sektor yang paling signifikan dalam pengendalian perubahan iklim, terutama karena kawasan hutan yang luasnya mencapai 65 persen dari luas wilayah negara Indonesia 187 juta km2 yang juga merupakan tempat yang kaya akan keanekaragaman hayati.
Provinsi Sulut terletak di Garis Wallacea, merupakan zona transisi antara daerah biogeografis Indo-Malaya Raya and Australasia. Jutaan tahun berada dalam relatif isolasi menghasilkan fauna endemik yang luar biasa untuk berkembang di wilayah ini, termasuk di Sulut.
Diungkapkan, perubahan iklim disebabkan oleh kegiatan manusia yang menhasilkan emisi gas rumah kaca. Upaya untuk mengurangi atau menghentikan aktivitas manusia yang menghasilkan emisi gas rumah kaca membutuhkan kerjasama pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, khususnya para generasi millenial sebagai penerus kepemimpinan bangsa.
“Universitas Sam Ratulangi sebagai pilar pendidikan di Provinsi Sulawesi Utara memiliki tanggung jawab moral untuk ikut serta dalam upaya mewujudkan pembangunan rendah emisi dan tangguh terhadap dampak perubahan iklim,” tandasnya.
Sebagai Rektor, Prof. Sompie mengharapkan TOT akan meningkatkan kapasitas akademisi baik yang berasal dari Unsrat maupun dari universitas lainnya terutama terkait penurunan emisi gas rumah kaca dalam menunjang program transparency framework dan meningkatkan kontribusi akademisi untuk membangun sistem yang kuat dan berkelanjutan untuk implementasi NDC (National Determined Contribution) Indonesia.
Selain itu, turut berkontribusi dalam memantau kemajuan daerah dalam inventarisasi Inventarisasi GRK dan Monitoring, Pelaporan, Verifikasi (MPV) di sektor mitigasi.
Kegiatan TOT ini mencakup sektor pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (Afolu) dilaksanakan secara luring dan daring.
Sejumlah pembicara hadir langsung di Unsrat. Mereka antara lain Direktur Gas Rumah Kaca Monitoring Pelaporan dan Verifikasi (GRK-MPV) Kementerian KLHK Dr. Ir. Syaiful Anwar, pakar dari IPB Dr Ir Rozaldi Boer dan Dr. Ir. Ardiyansyah.
Bertindak sebagai fasilitator dan panitia antara lain Ketua Program Studi (Kaprodi) Agronomi Pasca Sarjana Unsrat Prof. Dr. Rino Rogi, M.S, dan Kaprodi Agtoteknologi Faperta Dr. Ir. Sofia Wantasen, M.Si.
Syarat pelaksanaan TOT tersebut berlaku bagi perguruan tinggi yang memiliki Fakultas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan.
Program Kementerian KLHK ini memiliki masa waktu pelaksanaan 4 tahun dari tahun 2022 hingga 2025 dan TOT itu sendiri sudah dilaksanakan juga di Universitas Udayana Bali, Unpatti Ambon, Univ. Andalas Padang.
Syaiful Anwar sendiri menguraikan tujuan pelaksanaan ini Kementerian KLHK menerima bantuan dana dari GBF untuk CBIT yang terkait perjanjian Paris pasal 13 dengan memperkuat kapasitas teknis dan kelembagaan dalam mengimplementasikan komitmen tercapainya National Determinated Contribution (NDC) dan pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim.
Kegiatan di Unsrat tersebut akan berlangsung 7 sesi dan pada sesi 1 materi Institutional Aranggement GRK narasumber dari Kementerian KLHK kemudian Cross Cutting Issues atau pembahasan lintas sektoral yang dibawakan Kepala Balai PPI Sulawesi setelah itu terkait peran Unsrat dalam Mengarusutamakan Perubahan Iklim melalui Sinergitas Tri Dharma Perguruan Tinggi. (*/ind)
