 |
| High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Kepulauan Sangihe (Foto: Istimewa) |
SANGIHE, indinews.id - Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Kepulauan Sangihe pada Rabu (18/9/2024).
HLM TPID dan TP2DD tersebut dipimpin oleh Pj. Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, Melanchton Harry Wolff, bersama Kepala KPw BI Sulut, Andry Prasmuko dan dihadiri oleh high level perangkat daerah dan instansi vertikal se-Kabupaten Kepulauan Sangihe dan dilaksanakan di Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Pertemuan ini dilaksanakan sebagai bentuk penguatan terhadap aspek koordinasi dan komunikasi yang efektif untuk merumuskan upaya pengendalian inflasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Nataru.
Di dalam HLM tersebut hadir juga Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sulut, Reza Dotulung beserta perwakilan dari Badan Perencanaan Pendapatan Daerah Provinsi Sulut.
Dalam pemaparan awal, Kepala KPw BI Sulut, Andry Prasmuko mengapresiasi segala upaya pengendalian inflasi yang telah dilakukan oleh TPID Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai bukti keseriusan perangkat daerah dalam menjaga stabilitas harga.
Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain Gerakan Pangan Murah sebanyak lebih dari 100 kali sampai dengan Agustus 2024, Gerakan Mahie Mesuang berupa penanaman 2.700 pohon cabai dan 6.750 pohon tomat, pemberian bantuan bibit cabai dan tomat masing-masing sebanyak 75 sachet disertai dengan 750 kg pupuk kandang.
Optimalisasi jalur distribusi bapokting melalui penyelenggaraan tol laut bekerja sama dengan PT. Pelni, kapal malam Manado-Tahuna, dan kapal perintis untuk penyaluran bahan pokok ke pula-pulau terluar dari Kabupaten Kepulauan Sangihe.
"Serta koordinasi dan komunikasi yang erat melalui penyelenggaraan rapat koordinasi teknis secara periodik dan High Level Meeting sebagaimana dilangsungkan pada hari ini," kata Andry.
Bank Indonesia melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) juga bersinergi untuk mendukung program pengendalian inflasi Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui keikutsertaan kelompok tani dari Kepulauan Sangihe dalam Program Petani Unggulan Sulawesi Utara (PATUA) tahun 2024.
"Di sisi lain, Bank Indonesia juga mengapresiasi aksi TP2DD Kabupaten Kepulauan Sangihe mendorong digitalisasi sehingga Pemda Kabupaten Kepulauan Sangihe telah menggapai predikat digital berdasarkan pencapaian Indeks ETPD (ETPD) Semester I 2024 dengan nilai perolehan sebesar 90,3 persen, lebih tinggi 3,8 persen dibandingkan penilaian pada semester sebelumnya," tutur Andry
Meskipun demikian, masih terdapat aspek dari IETPD yang harus ditingkatkan oleh TP2DD Kabupaten Kepulauan Sangihe, yaitu aspek implementasi terkait penggunaan kanal pembayaran konvensional dan non digital serta aspek realisasi terkait transaski penerimaan pajak dan retribusi pada kanal non digital dan kanal non digital.
Sebagai output dari rapat koordinasi, HLM tersebut telah melahirkan kesepakatan terkait sinergi program TPID-GNPIP di Kabupaten Kepulauan Sangihe sampai dengan Desember 2024. Sejak September sampai dengan Desember 2024, TPID Kabupaten Kepulauan Sangihe akan melaksanakan setidaknya 48 kali kegiatan GPM menjelang HBKN Nataru.
Selain itu, TPID Kabupaten Kepulauan Sangihe juga dapat melakukan pemantauan secara intensif terhadap hasil dari Program Gerakan Mahie Mesuang atau gerakan menanam serta penyaluran sapras yang selama ini telah dilaksanakan.
Dalam hal mendukung kelancaran distribusi, TPID Kabupaten Kepulauan Sangihe akan berupaya mendorong Kerjasama Antar Daerah yang sementara direncanakan oleh Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk meningkatkan pasokan komoditas beras, cabai, dan hortikultura.
Untuk menjaga ekspektasi masyarakat akan tingkat inflasi khususnya menjelang HBKN Nataru, Bank Indonesia akan bekerja sama dengan TPID Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam penyebaran atau publikasi iklan bijak belanja melalui berbagai kanal media sosial untuk menjaga ekspektasi masyarakat akan tingkat inflasi, khususnya menjelang HBKN Nataru.
Selain itu, TPID Kabupaten Kepulauan Sangihe juga berupaya untuk mengakselerasi realisasi anggaran tagging inflasi dalam APBD serta mendorong optimalisasi penggunaan Dana Desa untuk pengendalian inflasi sampai dengan akhir tahun.
Dalam kegiatan tersebut turut dilaksanakan seremoni penyerahan bantuan teknis dari Bank Indonesia kepada kelompok tani di Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu Kelompok Tani Tumendang ll dan Kelompok Tani Barokah. Hal ini dilakukan sebagai wujud nyata sinergi dan upaya Bank Indonesia dalam merndukung penguatan ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Selain itu, dilaksanakan juga penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPD Sulut dan Gorontalo (Bank SulutGo) Cabang Tahuna dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe terkait digitalisasi pembayaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk mendorong akselerasi elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah.
"Bank Indonesia Sulut berkomitmen untuk mendukung berbagai upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam menjaga stabilitas harga dan akselerasi digitalisasi di Sulut, tidak hanya terbatas pada posisi Bank Indonesia Sulut sebagai policy advisory namun juga melalui sinergi kegiatan untuk mendorong implementasi di lapangan melalui proyek percontohan," tutur Andry.
Kolaborasi ini perlu dijaga dan diperkuat agar dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat, terutama dalam hal upaya pengendalian inflasi daerah dan digitalisasi sistem pembayaran di daerah demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. (han)
