(Penulis : Vebry T Haryadi, Praktisi Hukum)
Perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) Gubernur Sulawesi Utara telah bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK) Senin (13/1/2025) resmi telah dicabut oleh tim kuasa hukum Elly Lasut-Hanny Jost Pajouw (E2L-HJP) dan menerima hasil pemilihan Gubernur Sulut 2024.
Praktis dengan demikian Yulius Selvanus Komaling dan Johannes Victor Mailangkay (YSK - Victory) segera memimpin Provinsi Sulawesi Utara selama lima tahun kedepan dan bersinergi bersama Pemerintah Pusat, Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming, akan membawa kemajuan dan kesejahteraan dengan sejumlah program strategis tentunya yang menjadi harapan masyarakat.
Publik tentu akan menuntut janji-janji politik bagi kepemimpinan YSK-Victory yang membawa mengenai perubahan. Apa Perubahan yang menjadi janji politik itu ?
Sebelum menjawab mengenai visi dan misi dalam bingkai janji politik YSK-Victory. Tentu besar harapan masyarakat Nyiur Melambai terhadap YSK-Victory, bukan hanya menjadi pemimpin yang cerdas saja, melainkan pemimpin merakyat tak alergi dengan kritikan. Sebab kritik adalah bagian dari demokrasi untuk selalu mengawal kepemimpinan YSK-Victory agar benar-benar menjadi harapan masyarakat dan bukannya hanya bagi kepentingan kelompok tertentu, golongan, elit politik bahkan keluarga dan kolega saja.
YSK-Victory adalah pemimpin yang dihasilkan dari sistem demokrasi. Sehingga demokrasi sejati memerlukan integritas dan komitmen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Pemimpin yang berjiwa kerakyatan adalah pemimpin yang memahami dan merasakan kebutuhan serta aspirasi rakyatnya. Bukan hanya sebagai pemimpin yang berada di menara gading kekuasaan, tetapi pemimpin yang turun ke lapangan, mendengarkan keluhan masyarakat, dan bekerja keras untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat. Itu harapan masyarakat Sulut bagi kepemimpinan YSK-Victory.
Sehingga janji politik perubahan YSK-VICTORY merupakan momentum penting yang menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dalam masa pemerintahan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur yang tidak memasang sekat bahkan tembok kokoh yang memisahkan dan berjarak dengan masyarakat, apalagi menjadi pemimpin eksklusif belaka.
Kepemimpinan YSK-Victory harus dapat mengintegrasikan kebijakan global yang relevan dengan konteks lokal untuk menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan. Salah satu aspek penting adalah memperjuangkan masyarakat dan keadilan sosial. Demi perjuangan terutama kepada masyarakat menengah kebawah dengan kondisi ekonomi lemah, dan bukan hanya hanji-janji politik kosong, melainkan membuktikan sosok YSK-VICTORY adalah pemimpin berhatinurani bagi kesejahteraan masyarakat.
Bung Karno, dalam ajarannya, menegaskan bahwa kepemimpinan dan demokrasi tidak akan berjalan dengan baik jika kondisi sosial ekonomi masyarakat rendah. Sehingga YSK-VICTORY janji politik perubahan yang ada, harga mati untuk kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Masih banyak masyarakat Sulut yang hidup dalam kemiskinan, bekerja keras untuk orang lain, dan tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi.
Hal terpenting, YSK-VICTORY harus menghargai kerja-kerja para aktivis, baik LSM, Ormas maupun para jurnalis/pers yang harus berfungsi sebagai pengawas kritis terhadap kebijakan pemerintah dan sebagai platform untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Pers maupun organisasi masyarakat sipil juga harus aktif dalam memperjuangkan hak-hak rakyat dan memastikan bahwa kepentingan mereka tidak diabaikan. Suara kritis masyarakat menjadi hal terpenting bagi YSK-VICTORY dapat memelihara demokrasi di Sulut dengan menghargai bahkan menjadi kunci keberhasilan dalam visi dan misi YSK-VICTORY dalam membangun dan mensejahterahkan masyarakat. Selamat bagi YSK-VICTORY pemimpin yang tentu berbeda dari pemimpin-pemimpin yang pernah memerintah di Sulut.
